Ahmad Dhani: Saya Mengusulkan Kepada Pak Prabowo Apabila Beliau Presiden 2 Desember Jadi Hari Libur

Poros Nasional. Musisi Ahmad Dhani sekaligus caleg Partai Gerindra mengaku akan hadir dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember mendatang. Dhani mengusulkan 2 Desember menjadi hari libur nasional bila Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden.

"Pokoknya saya kalau Prabowo-Sandi menang, aku akan mengusulkan kalau Prabowo jadi Presiden, 212 akan jadikan libur nasional sebagai hari ukhuwah Islamiyah. 2 Desember akan jadi hari libur nasional dan jadi hari ukhuwah Islamiyah, karena penting," kata Dhani usai menghadiri pertemuan rapat gabungan reuni 212 di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

Dhani mengaku dalam reuni 212 ini berperan sebagai penggembira. Menurutnya, dia bisa menjadi public relation (PR) maupun disuruh apa saja.

"Penggembira saya, ya namanya penggembira disuruh apa aja lah. Jadi PR bisa," kata Dhani.

Dhani tidak menjelaskan lebih rinci usulan 2 Desember jadi hari libur nasional yang dinilainya penting itu. Aktivis 212 Neno Warisman yang berada di samping Dhani mengaku setuju dengan usulan itu.

"Keren, setuju," kata Neno.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan hadir di acara reuni 212.

"Insyaallah kami akan sampaikan ke pimpinan lain yang insyaallah hadir. Saya insya Allah akan berusaha untuk hadir. Nanti kalau ada pimpinan DPR itu ada di Bandung nanti mungkin juga bisa hadir," ujar Fadli.

Fadli mengatakan undangan yang diterima dari panitia reuni 212 akan disampaikan ke pimpinan DPR maupun pimpinan MPR. Selain itu, Fadli mengaku akan menyampaikan aduan dari panitia 212 terkait adanya upaya yang menghalangi acara reuni 212 kepada polisi.

Fadli menyayangkan soal dugaan upaya penghalangan itu. Fadli menegaskan kegiatan berkumpul dan berserikat merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi.

"Ini nanti akan kami sampaikan terkait beberapa hal atau kendala yang terjadi. Nanti akan disampaikan ke pihak terkait apakah pihak kepolisian, BIN dan pihak terkait agar bisa mendukung kegiatan yang satu kesatuan yang nggak boleh ada upaya untuk menghalangi apalagi disinyalir menggagalkan, menggembosi atau melarang kendaraan tertentu disewa seperti pada waktu 2 tahun lalu. Saya kira itu akan jadi masalah baru," ujar Fadli.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Akhirnya Kota Bogor Mengeluarkan Larangan Plastik Di Pusat Perbelanjaan

Buletin Nasional . Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor nomor 61 tahun 2018 berisi tentang pelarangan plastik di pusat perbelanjaan modern. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Elia Buntang, peraturan pelarangan itu dimulai dari yang paling mudah diatur terlebih dahulu. Dari Perwali tersebut, bentuk pelarangan plastik serentak dilaksanakan mulai Sabtu (1/12) akhir tahun ini. Menurutnya, peraturan tersebut sudah disosialisasikan sejak Agustus silam dan masih berlangsung hingga saat ini. Jika sudah diterapkan, pusat perbelanjaan modern di Kota Bogor nantinya tidak lagi memberikan plastik belanja kepada pelanggan, melainkan kantung belanja sekali pakai. "Desember awal (1/12), semua pusat perbelanjaan modern di Kota Bogor akan menggunakan kantung belanja sekali pakai," kata Elia mengkonfirmasi, Kamis (22/11). Menurutnya, dari 700 ton sampah per-hari yang ada di Kota Bogor, terdapat tiga persen sampah plastik yang terkumpul. Jumlah itu diharapkan dapat berku...
Baca selengkapnya

Pemutihan Pajak Kendaraan DKI Sudah Berlaku Sebulan, Dimulai Pada Hari Ini

Harian Press . Mulai 15 November sampai 15 Desember 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau yang dikenal dengan istilah 'pemutihan'. Hal itu tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018 tentang penetapan penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seperti dikutip Antara, Surat tersebut ditandatangani Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin. Selain pajak kendaraan, dalam surat tersebut, tertuang perihal pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB, BBN-KB, dan PBB-P2 terutang. Pemutihan Pajak Kendaraan DKI Berlaku Sebulan Mulai Hari IniPemutihan berarti memupus sanksi tunggakan pajak kendaraan. Faisa...
Baca selengkapnya

Kasus Baiq Nuril: Solusi Hukum Dengan Grasi Atau Amnesti

Rakyat Digital . Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan amnesti, bukan grasi, bagi Baiq Nuril, yang oleh Mahkamah Agung dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta. MA mengatakan Baiq "telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)" dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Hakim kasasi MA mengatakan Baiq dianggap terbukti "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan". Aziz Fauzi, pengacara Baiq Nuril, mengatakan tawaran grasi dari Presiden Jokowi akan ditolak karena grasi menyiratkan kliennya bersalah. "Grasi itu kan artinya klien kami dinyatakan bersalah dan minta ampun. Sementara kondisi perkara Baiq Nuril, klien kami tak salah. Putusan Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Baiq tidak terbukti bersalah. "Hukum formilnya menunjukkan, bukti-bukti yang diajukan untuk menjerat klien kami itu tidak sah dan cacat dan bertentangan dengan pasal 5 dan 6 UU ITE dan KUHAP. Ja...
Baca selengkapnya